Kota Bogor, newspreventif.com — Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya keabsahan dokumen kependudukan dalam proses pendaftaran sekolah, khususnya dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel rutin di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (14/7/2025).
Dedie menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur wilayah, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, atas pelaksanaan SPMB. Ia mengakui salah satu tantangan besar adalah keterbatasan jumlah sekolah negeri yang tersedia dibandingkan jumlah pendaftar.
“Jumlah pendaftar mencapai 17 ribu, sementara daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 7 ribu kursi. Ini persoalan yang harus dicarikan solusinya secara bertahap,” ujarnya.
Dedie menekankan dua hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan SPMB, yaitu memastikan keabsahan dokumen kependudukan dan mencegah rekayasa data, seperti praktik penitipan anak dalam Kartu Keluarga (KK) untuk mengakali zonasi.
“Tidak boleh lagi ada anak yang dititipkan dalam KK tanpa keberadaan orang tua. Semua pihak harus menjunjung integritas. Ke depan, akan dibuat regulasi untuk mengatur hal ini secara tegas,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Bogor akan menyesuaikan sebaran dan rasio sekolah, serta menyiapkan alokasi anggaran bantuan pendidikan bagi 2.000 anak dari keluarga tidak mampu.
Selain persoalan pendidikan, Dedie juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah seperti Dishub, Satpol PP, Disperumkim, DLH, Dinas PUPR, dan Dinsos, yang telah terlibat aktif dalam penataan kota. Ia menekankan pentingnya percepatan reduksi angkot dan memastikan tidak ada kendaraan tidak layak yang lolos operasi.
Terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, Dedie menyebut beberapa titik prioritas penataan, seperti Alun-Alun, kawasan Surya Kencana, dan renovasi GOR Pajajaran.
Dedie juga meminta seluruh aparatur wilayah memperbarui data kependudukan Kota Bogor, termasuk menyiapkan big data untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sosial.
“Profiling harus akurat. Jangan sampai bantuan justru digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Lurah dan aparat wilayah yang paling tahu kondisi warganya, harus aktif menyisir dan memperbarui data,” tandasnya.
Dedie menutup arahannya dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan publik semakin berkualitas dan tepat sasaran.
